News  

Diduga Sebarkan Data Nasabah, Lima karyawan Pinjol ditangkap Polisi

Indokriminal – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap lima karyawan pinjaman daring (online/pinjol) karena diduga melakukan pengancaman dan penyebaran data nasabah.

Kabid Humas Polda Metro Jakarta Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Rabu, mengatakan lima tersangka tersebut berinisial AR, RMD, ZFR (perempuan), WAS dan RS dan mereka ditangkap pada 2 Juni 2022.

“Para tersangka melakukan penagihan secara ‘online’ ke nasabah pinjol dengan intimidasi menggunakan kata-kata ancaman serta mengancam akan menyebarkan data milik nasabah,” kata Zulpan.

Zulpan menambahkan para tersangka memiliki peran sebagai meja penagih (desk collector) dalam perusahaan pinjol tersebut.

Dia mengatakan pengungkapan kasus itu berdasarkan adanya laporan dari lima orang warga yang menjadi korban.

Baca juga  Curi 82,5 Gram Emas Pengantin, Perempuan Ini Diciduk Polisi

“Ada lima laporan yang mendasari penyidik. Waktu dan tempat terjadinya kejahatan ini pada Mei dan Juni 2022. Lokasinya di Jakarta, kemudian korban terkait pinjol ilegal serta intimidasi ada lima orang inisalnya FY, IK, LMT, AM, dan SY,” ujar Zulpan.

Zulpan mengatakan sejumlah barang bukti juga turut diamankan seperti beberapa unit telepon genggam, satu unit PC, laptop, hingga empat buah “sim card”.

Zulpan tidak merinci apa nama perusahaan pinjol ilegal tersebut, tetapi hanya nama aplikasi yang digunakan para tersangka untuk menjerat korban.

Nama aplikasinya adalah kredit easy, dana now, dana impian, uang cepat, pinjaman bahagia, rupiah go pundi, cepat pinjam, dompet selebriti, pinjaman top, pinjaman sigap, kotak rupiah dan dompet emas.

Baca juga  Bos Robot Trading Fahrenheit Ditangkap, Ini Kronologisnya

Pihak kepolisian kemudian menerapkan Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 dan/atau Pasal 27 ayat B Jo Pasal 45 ayat 4 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE.

“Tersangka kami pidana paling singkat empat tahun penjara dan paling lama 10 tahun serta paling sedikit denda Rp700 juta atau paling banyak Rp10 miliar,” kata Zulpan. (Antara)