News  

Kasus Mafia Tanah : Kepala Kantor BPN Kota Palembang Ditangkap!

Indokriminal – Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan kasus mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kali ini, Polda Metro Jaya kembali menangkap dua pejabat BPN dan satu orang mantan pejabat BPN.

“Benar, ada tiga orang yang ditangkap. Dua orang masih aktif menjabat, sedangkan yang satu lagi sudah pensiun,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada detikcom, Jumat (15/7/2022).

Zulpan mengatakan ketiganya berstatus sebagai tersangka dan sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiga tersangka, kata Zulpan, ditangkap terkait kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi.

“Ketiga tersangka sudah ditahan,” kata Zulpan.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi juga membenarkan penangkapan ketiga tersangka ini.

Baca juga  Bharada E Sebut Tak Pernah Menyaksikan Pelecehan oleh Brigadir J

Hengki mengungkapkan salah satu tersangka adalah Kepala Kantor BPN Kota Palembang berinisial NS (50).

“NS ditangkap atas tindak pidana terkait mafia tanah yang terjadi di Bekasi ketika menjabat sebagai Kasi Infrastruktur Pengukuran pada Kantor BPN Kabupaten Bekasi,” kata Hengki saat dihubungi secara terpisah.

Tersangka selanjutnya adalah RS (58) selaku Kasi Survei pada kantor BPN Bandung Barat. RS sebelumnya menjabat Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Kabupaten Bekasi.

Kemudian PS (59) pensiunan BPN, yang merupakan mantan Koordinator Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Bekasi.

Kemudian PS (59) pensiunan BPN, yang merupakan mantan Koordinator Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Bekasi.

Terlibat Mafia Tanah di Kabupaten Bekasi

Baca juga  Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Beras Bansos yang Dikubur di Depok

Hengki mengatakan ketiga tersangka ini terlibat kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada 2016-2017.

“Ketiga tersangka ini menerbitkan peta bidang berdasarkan warkah palsu,” kata Hengki.

Adapun pembuatan peta bidang ini tidak dilakukan melalui prosedur yang benar dengan melakukan survei dan pengukuran.

“Tapi peta bidang tersebut menimpa sertifikat milik korban,” katanya.

detikcom